Kamis, November 19, 2026

Latest Posts

Dittipidum Bareskrim Polri Gelar Olah TKP di Posko Dugaan Makar, Termasuk Rumah Milik EHS di Cipete

JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penggeledahan serta olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi yang diduga difungsikan sebagai posko dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar. Langkah hukum ini merupakan bagian dari pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto guna mengumpulkan alat bukti dan mengungkap konstruksi peristiwa secara utuh.

Salah satu titik yang digeledah penyidik adalah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh EHS, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara pokok penyadapan ilegal. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, membenarkan rangkaian penggeledahan tersebut di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian dari pada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Susatyo di Bareskrim Polri, Jakarta.

Pengumpulan Alat Bukti dan Gelar Perkara Awal Bersama Saksi Ahli

Penggeledahan serta olah TKP merupakan upaya paksa yang sah dalam hukum acara pidana untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana. Seluruh temuan dari berbagai lokasi tersebut akan diuji secara mendalam untuk memastikan kesesuaian rangkaian peristiwa, peran pihak-pihak yang terlibat, serta sejauh mana keterkaitannya dengan perkara penyadapan ilegal.

Hasil pengumpulan alat bukti dari lapangan menjadi materi utama dalam agenda gelar perkara awal yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026) bersama tim internal penyidik dan para saksi ahli. Melalui forum tersebut, penyidik menguji konstruksi hukum berdasarkan keterangan ahli. Brigjen Pol. Susatyo menegaskan bahwa gelar perkara awal ini difokuskan pada pendalaman materi dan bukan bertujuan untuk menetapkan tersangka baru.

Asas Praduga Tak Bersalah dan Pemisahan Konstruksi Hukum

Bareskrim Polri menekankan bahwa langkah penggeledahan tidak serta-merta menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana makar telah terbukti. Hingga keterangan resmi terakhir disampaikan, belum ada pihak yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan makar, dan penyidik belum membuka rincian barang sitaan ke publik agar proses pembuktian tidak terganggu.

“Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara-makar akan disampaikan saat press conference lengkap,” ujar Susatyo.

Secara prosedural, penyidikan dugaan makar berjalan terpisah dari perkara pokok penyadapan ilegal yang telah menjerat empat tersangka berinisial LSP, AS, EHS, dan SU. Di jalur pengawasan internal, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, sebelumnya mengonfirmasi bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri pada Selasa (17/11/2026) telah menyatakan perbuatan EHS sebagai perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang kini tengah diajukan banding oleh yang bersangkutan.

Dari sisi landasan hukum, penyidik membedakan konstruksi pasal antara kedua perkara tersebut. Untuk perkara penyadapan ilegal, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun dugaan tindak pidana makar diatur secara khusus dalam KUHP sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara, di mana penerapan pasal pastinya sangat bergantung pada hasil penyidikan serta kecukupan alat bukti yang ditemukan.

Sementara itu, mekanisme penegakan kode etik profesi anggota Polri beserta hak pengajuan banding berpedoman pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022. Polri menegaskan komitmennya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah karena pembuktian bersalah secara hukum sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan.

Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti perkembangan penanganan kasus melalui saluran komunikasi resmi Bareskrim Polri, serta tidak menyebarluaskan klaim terkait barang bukti sitaan maupun identitas pihak-pihak yang belum ditetapkan sebagai tersangka demi menjaga objektivitas proses hukum.

Latest Posts

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.